Biar Cepat Terserap, Pemerintah Realokasikan Dana PEN ke Program Lain
JAKARTA - Cara pendistribusian budget pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang perlindungan sosial akan dirubah. Ini untuk percepat resapan budget PEN yang didistribusikan sebesar Rp697 triliun ke beberapa bagian yang terpengaruh epidemi Covid-19.
| Metode Menguatkan Leher Ayam Laga |
Ketua Unit Pekerjaan Pemulihan serta Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, faksinya sudah berunding serta lakukan penilaian berkaitan pendistribusian dana di bidang sosial itu. Ia katakan, faksinya mengetahui keutamaan perkembangan atau rekonsilasi cara pendistribusian.
Salah satunya rekonsilasi ialah dilaksanakan realokasi budget pada program yang lain. Walau demikian, ia tidak menguraikan program mana saja yang akan direalokasi anggarannya.
"Kami mengetahui jika kami perlu lakukan rekonsilasi cara pendistribusiannya. Dibanding memberikan uang dengan cara langsung pada warga miskin di desa, yang mana mereka kemungkinan telah mendapatkan pertolongan dari program sama yang lain, karena itu kami dapat mengalirkan berbentuk program yang lain ditujukan buat desa-desa," tutur Budi di Jakarta, tempo hari.
Budi menjelaskan, faksinya lakukan rekonsilasi serta pembinaan pada beberapa program di bidang perlindungan sosial. Seperti, program pertolongan buat aktor usaha mikro, kecil serta menengah (UMKM).
Ia mengutarakan, dalam program bantuan bunga UMKM, budget yang disiapkan sebesar Rp35 triliun. Tapi, realisasinya baru terwujud Rp3 triliun atau seputar 7,20%. Tetapi dana yang telah tersalurkan itu telah mencapai 7,8 juta UMKM dengan credit tersalurkan capai Rp317 triliun.
Disamping itu, berkaitan program besar paling baru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa lalu, Budi juga menguraikan realisasinya dananya. Untuk pertolongan Presiden Produktif dengan DIPA budget Rp22 triliun serta sasaran 9,1 juta aktor usaha mikro, realisasi sekarang ini telah capai 31,79%.
"Kami cukup bangga jika dalam dua minggu semenjak dikeluarkan, program ini terserap sekitar Rp27 triliun. Kami percaya akan capai sasaran pada September ini serta lakukan pemercepatan dalam pendistribusiannya," tutur ia.
Setelah itu, bantuan upah pada beberapa karyawan perusahaan yang tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Budget ada Rp37,8 triliun dengan sasaran 15,72 juta pekerja, dengan prediksi resapan pada September ini capai Rp19 triliun atau 7,9%.
Menteri BUMN sekaligus juga Ketua Eksekutor Komite Perlakuan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan, faksinya sudah merangkum beberapa program baru yang direncanakan akan diwujudkan dalam tempo dekat ini. Program itu mempunyai tujuan untuk menghisap budget PEN yang berharga beberapa ratus triliun itu. (Simak juga: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya)
"Kami dari komite berupaya keluarkan program penambahan yang Alhamdulillah, program ini untuk percepat penyerapan (budget PEN)," tutur Erick dalam pertemuan wartawan dengan cara virtual, Jakarta, Rabu (2/9).
Walau demikian, Erick belum ingin mengungkapkan gagasan beberapa program yang tengah diulas bersama-sama Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto. Dalam perumusan beberapa program PEN itu juga komite menyertakan beberapa stakeholder seperti Kamar Dagang serta Industri Indonesia (Kadin), Perkumpulan Pebisnis Indonesia (Apindo), dan faksi berkaitan. Beberapa pihak itu juga memberi input yang bernilai buat perlakuan efek epidemi di beberapa bagian usaha.
Disamping itu Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menjelaskan, tetap akan memberi input dengan cara periodik terutamanya pada Ketua Satgas PEN, supaya penerapan program-program yang berada di PEN berjalan bertambah cepat. "Hingga penerapan dari program yang telah ditargetkan ini dapat dikerjakan secara cepat, pas, terbuka terbuka serta roll outnya dapat dirasa semua warga," katanya.
Awalnya, beberapa faksi menekan pemerintah supaya percepat berbelanja pemerintah, termasuk juga salah satunya budget PEN untuk menggerakkan perkembangan ekonomi hingga terlepas dari jurang krisis ekonomi.
Ketua Bagian Analisis serta Peningkatan Perbanas Aviliani menjelaskan yang perlu dibenahi pemerintah dalam periode waktu dekat ialah langkah berbelanja. Masalahnya ialah langkah yang dipakai masih business as usual, sedang situasi sekarang ini tidak seperti umumnya.
Karenanya diperlukan reformasi dalam proses berbelanja pemerintah dalam periode pendek. "Sebab yang dicemaskan kita akan masuk krisis di kuartal tiga, tetapi sampai kuartal empat belum juga dapat berbelanja ," tutur Aviliani dalam webinar Komunitas Dialog Finansial, Selasa (1/9). (Suparjo Ramlan)
